Karena Ilegal, PP PTMSI Ogah Ditumpangi Atlet Binaan PB PTMSI di SEA Games Kamboja

JAKARTA– Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan tenis meja Seluruh Indonesia (PP PTMSI) Komjen Pol (Purn) Oegroseno menolak upaya penggabungan atlet binaannya dengan PB PTMSI pimpinan Peter Layardi masuk tim menuju SEA Games 2023 Kamboja.

Oegroseno beralasan, PB PTMSI adalah organisasi ilegal yang keberadaannya dipaksakan oleh KONI Pusat.

Dia lalu menyebutkan bahwa kepengurusan PTMSI yang legal dari sisi hukum adalah PP PTMSI berdasarkan AD/ART PTMSI 2012 dan pasal 47 PP No.16 Tahun 2007.

Oleh karena itu, kata Oegroseno, dengan menerima penggabungan atlet dari sebuah organisasi yang ilegal itu artinya kita tidak tahu aturan main organisasi.

“Jangan hanya dengan dalih demi kepentingan nasional lalu aturan diabaikan. Kami bukan menghalangi upaya penggabungan itu asalkan berdasarkan aturan,” kata Oegroseno di Jakarta, Minggu (26/3).

Pihaknya merasa heran dengan KONI Pusat, organisasi keolahragaan yang cukup besar masih memaksakan kehendaknya dengan mempertahankan eksistensi PB PTMSI yang ilegal, sudah dibatalkan oleh penetapan Mahkamah Agung RI No.274 K/2015 yang sudah inkracht.

Akibat dualisme kepengurusan tersebut menurut Oegroseno, atlet tenis meja Indonesia tidak diberangkatkan ke SEA Games 2019 Filipina dan SEA Games 2022 Vietnam.

“Untuk menghadapi SEA Games Kamboja ini PP PTMSI telah melaksanakan Kejurnas, Seleknas dan Pelatnas dengan mendatangkan pelatih asal Korsel selama 1 tahun,” ujar Oegroseno yang juga mantan Wakapolri ini.

Selain itu, PP PTMSI juga telah melaksanakan Review dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan disiapkan tiga atlet putra dan tiga atlet putri.

Nama-nama atlet tersebut sudah masuk entry by name ke pihak penyelenggara SEA Games 2023 di Kamboja.

Namun tiba-tiba seperti dikatakan Oegroseno, pihaknya mendengar kabar bahwa atas perintah dan permintaan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman dan Asdep 4 Kemenpora Surono untuk mengurangi atlet tenis meja yang sudah disiapkan oleh PP PTMSI.