DENPASAR.- Terpilihnya Wakil Bupati Jembrana dengan panggilan Ipat, menjadi Ketua Umum KONI setempat masih ramai diperbicangan di media social.
Ketua Umum KONI Gianyar Pande Purwita, tetap mengatakan pemilihan tersebut cacat hukum alias tidak sah.
Pasalnya melanggar UU Olahraga dan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masalah pejabat public dalam memimpin lembaga KONI.
Pande yang sarjana hukum itu mengatakan, akan menjadi perseden buruk, jika KONI Bali sampai melantik dan mengeluarkan Surat Keputusan terhadap terpilihnya Ipat, yang juga wakil Bupati Jembrana.
Kalau masalah ini sampai dilaporkan ke lembaga hukum, akan menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari.
Pande menjelaskan secara detail, persoalan hukum ini sangat mudah.
UU nomor 11 tahun 2022 pasal 41 menyangkut pengurus KONI, tidak boleh langsung ditafsirkan bahwa pejabat public boleh menjadi Ketua KONI.
Di pasal itu ada kalimat : “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Peraturan perundangan-undangan di bawah UU adalah Peraturan Pemerintah (PP).
Sedangkan PP yang masih berlaku yang terkait dengan keolahragaan adalah PP Nomor 16 tahun 2007 pasal 56 ayat 1,2,3 dan 4. Pasal ini mengatur syarat dan ketentuan menjadi pengurus KONI.
Dalam PP itu ditentukan pejabat public tidak boleh menjadi Ketua Umum KONI.
Ia mengatakan kalimat ini, tidak perlu dikaji lagi, karena bukan multi tafsir. Kalimat “sesaui dengan peraturan, artinya si pembuat UU memerintahkan agar untuk syarat dan ketentuan menjadi pengurus KONI berpatokan kepada PP yang masih berlaku.
Sementara UU Nomor 11 tahun 2022 pasal 41 berbunyi bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olah raga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota bersifat mandiri, memiliki kompetensi di bidang keolahragaan, dan dipilih oleh masyarakat olah raga sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 42 UU Nomor 11 tahun 2022 mengatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keolahragaan sebagai dimaksud pasal 33 sampai pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
“Karena PP UU nomor 11 tahun 2022 belum ada, otomatis yang masih berlaku adalah PP Nomor 16 tahun 2007,” kata Pande Purwita.
Di bagian lain Ketua Umum KONI Badung Made Nariana ketika diminta pendapatnya soal terpilihnya pejabat public di Jembrana sebagai Ketum KONI, tidak mau banyak berkomentar.
“Maaf saya bukan ahli hukum. Namun apa yang dikatakan Ketum KONI Gianyar, logikanya benar dan masuk akal. Kalau benar demikian, Ketum KONI Bali harus mengkaji ulang dengan team hukumnya,” kata Nariana singkat.
Nariana menjelaskan, KONI Bali pernah mendapat pengalaman buruk soal pemilihan Ketumnya yang kebetulan pejabat public.
Saat Musorprov KONI beberapa tahun lalu terpili I Gusti Bagus Alit Putra yang saat itu menjadi Wakil Ketua DPRD Bali.
Ada pihak mengajukan keberatan kepada BAORI (Badan Arbitrasa Olahraga Republik Indonesia).
BAORI membatalkan terpilihnya Alit Putra sebagai Ketum KONI Bali.
Nariana berharap, jangan hal serupa terjadi lagi, sehingga memalukan kita sebagai pembina olah raga di bawah.
Di pihak lain ada kabar, Ketua Umum KONI Balli yang baru I Gusti Ngurah Oka Dermawan, mengakui terpilihnya Ipat sebagai Ketum KONI Jembrana karena dianggap sudah sesuai UU.