Jakarta, Koni Badung- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sepakat Pekan Olahraga Nasional (PON) ke depan hanya mempertandingkan cabang olahraga (cabor) yang ada dalam Olimpiade.
Erick Thohir mengatakan pembenahan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat fondasi olahraga prestasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan KONI untuk membangun program bersama yang lebih terukur.
Ia menilai terobosan itu membuka ruang diskusi lebih besar mengenai arah pembinaan olahraga nasional.
Ia menyebut penyeragaman cabor PON dengan Olimpiade adalah langkah strategis, tetapi harus dibahas matang karena akan berdampak signifikan pada struktur kompetisi nasional.
Erick mengakui konsep PON yang hanya mempertandingkan Olympic Sport akan menimbulkan konsekuensi pada cabor tidak diperlombakan dalam Olimpiade. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap cabor tetap mendapat ruang pembinaan yang proporsional.
“Tadi saya disampaikan bahwa ke depan PON hanya Olympic sport. Nah, kalau bicara ranah daerah dan pembinaan lain, bagaimana? Itu yang harus kita bahas,” ujarnya.
Menurut Erick, KONI telah menyiapkan alternatif agar cabor non-Olimpiade tidak kehilangan panggung. Setelah penyelenggaraan PON 2028 di NTT–NTB yang akan fokus pada cabor Olimpiade, sejumlah ajang pendamping telah disiapkan, PON Bela Diri 2025 di Kudus, PON Pantai 2026 di Jakarta, PON Indoor, dan PON Remaja pada 2027.
Lalu bagaimana dengan cabor yang lain? Disampaikan bahwa nanti ada Pekan Olahraga Pendamping. Nah, posisi Kemenpora bagaimana? Pertemuan satu jam tadi belum menyelesaikan seluruh masalah yang kita hadapi,” papar dia.
Diakui pemerintah dan KONI akan membentuk tim khusus untuk membahas pola penataan baru tersebut. Tim ini bertugas membuka seluruh persoalan yang selama ini menghambat pembinaan, sekaligus merumuskan jalan keluar agar PON dan ajang pendamping berjalan dalam kerangka besar yang sama.
“Justru kami akan membentuk tim untuk berdiskusi supaya semua permasalahan ini bisa dibuka dan kita mendapatkan solusi terbaik, termasuk soal PON,” kata Erick.
Menpora Erick menegaskan ekosistem olahraga nasional tidak dapat bertumpu pada pemerintah saja. Keterlibatan swasta dan pemangku kepentingan lain mutlak diperlukan untuk memperkuat industri olahraga Indonesia.
“Ekosistem olahraga tidak mungkin berjalan hanya dengan pendanaan pemerintah saja. Swasta dan para pemangku kepentingan lainnya harus ikut terlibat,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan strategis sedang dipersiapkan, termasuk revisi desain besar olahraga nasional (DBON), perluasan beasiswa LPDP bagi atlet sejak jenjang SMA, serta kolaborasi lintas kementerian dalam pengelolaan sarana olahraga seperti stadion sepak bola.
Tadi kami berdiskusi panjang lebar, yang bagaimana KONI dan pemerintah ini harus bersatu, kita harus punya program bersama,” ujar Erick.
Disebutkan, program yang sejalan ini menjadi penting untuk pondasi olahraga nasional yang kuat dan berjenjang. Rancangan tersebut direncanakan akan disusun secara bersama-sama.
“Jadi seperti yang disampaikan tadi, ujungnya ini adalah untuk masyarakat olahraga secara menyeluruh, terutama olahraga yang kita siapkan untuk PON, berlanjut SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade,” kata Erick.
Menpora Erick juga menegaskan jika pihaknya berkomitmen menata ekosistem olahraga melalui kolaborasi bersama dengan pihak-pihak terkait. Disamping itu, Menpora Erick memuji peran KONI Pusat yang turut melakukan transformasi.
“Tentu hal ini (transformasi) sama dengan apa yang kita lakukan di Kemenpora. Banyak program efisiensi anggaran yang memang kita tepat sasaran,” tandas Erick Thohir. (*)
Sementara itu, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan dengan adanya perubahan skema dan format yang lebih efisien dan realistis dalam pelaksanaan PON XXII di NTT dan NTB, dipastikan tidak mempengaruhi perubahan tuan rumah PON 2028.
“NTT dan NTB tetap menjadi tuan rumah untuk PON 2028, sesuai rencana, namun ada perubahan skema disesuaikan dengan anggaran yang ada. Bahkan, termasuk juga formatnya,” ujarnya dalam pesan tertulisnya, Sabtu (17/1).
Kini, fokus diarahkan pada optimalisasi fasilitas yang sudah ada dibanding membangun arena baru.
Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman beberapa daerah sebelumnya yang menjadi tuan rumah PON. Melki menekankan banyak arena olahraga terbengkalai setelah kejuaraan selesai.
“Jadi kita hanya merenovasi venue yang sudah ada saja. Tidak ada pembangunan venue baru,” katanya.
Beberapa arena yang membutuhkan biaya besar, seperti arena akuatik, akan dialihkan ke daerah lain di Indonesia yang memiliki fasilitas memadai, seperti Jakarta dan Jawa Barat.
“Akan kita alihkan ke Jakarta dan Jawa Barat untuk venue-venue yang butuh anggaran miliaran,” lanjut Melki.
Menurutnya, sesuai pesan Presiden Prabowo agar tidak ada pembangunan arena baru. Hal itu dikhawatirkan justru berpotensi membebani keuangan daerah yang berstatus sebagai tuan rumah.
Dengan skema baru ini, PON 2028 di NTT dan NTB diharapkan tetap berjalan lancar, hemat biaya, dan berkelanjutan bagi perkembangan olahraga di kedua provinsi.
“Intinya, saya dan Pak Gubernur NTB sudah melapor ke Pak Presiden. Di situ, pak Presiden Prabowo memastikan bahwa NTB dan NTT tetap jadi tuan rumah PON 2028,” jelas Gubernur Melki.